Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar menyebut, dalam kasus penerbitan itu Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terkesan lempar tanggung jawab. Hal itu terjadi setelah Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) menjelaskan bahwa buku tersebut telah lulus penilaian. Komisi X tetap akan memanggil Mendiknas M. Nuh dan jajarannya. "Menterinya masih kunjungan ke luar negeri dengan presiden," katanya kemarin (27/1).
Menurut dia, buku tentang SBY yang terdiri atas sepuluh seri tersebut kental dengan nuansa politik. Dia khawatir buku itu bisa mempengaruhi pandangan siswa SMP terhadap SBY. Apalagi, kata Dedi, pada 2014 para siswa SMP tersebut akan menjadi pemilih pemula dalam pemilu.
Dedi mengatakan, pihaknya akan mencegah agar kejadian seperti itu tidak terulang. Caranya, komisi X menyiapkan agenda menggodok RUU Perbukuan. Dengan RUU tersebut, proses penerbitan buku teks pelajaran dan buku pengayaan yang dikonsumsi siswa bisa diatur. Dia berharap, selama menjadi polemik, buku itu segera ditarik Kemendiknas untuk sementara.
Di tempat terpisah, Indonesia Corroption Watch (ICW) menilai pengadaan buku tentang SBY tersebut berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi. "Modusnya bisa beragam," tutur Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan.
Dia mencontohkan korupsi bisa muncul dalam bentuk permainan antara pemenang lelang dan dinas pendidikan setempat. Dia membeberkan, anggaran DAK 2010 mencapai Rp 3,7 triliun. Nah, 35 persen di antaranya dianggarkan untuk pengadaan buku, baik buku teks pelajaran maupun buku pengayaan. "Buku teks saja, banyak siswa yang belum bisa beli," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiarti menjelaskan bahwa materi buku tentang SBY itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru tingkat SMP. Dia menolak jika buku tersebut dibandingkan dengan buku bacaan seperti novel Harry Potter. "Buku itu tidak bisa disamakan dengan buku Harry Potter," tegasnya.
Penulis buku teks pelajaran PPKN itu mengatakan, penggunaan dana DAK seharusnya bersumber dari kebutuhan sekolah. "Tidak asal terima. Mubazir," ujarnya. Jika memang anggaran DAK dibelanjakan untuk buku pengayaan, dia menyarankan lebih baik dialokasikan untuk buku yang terkait dengan pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional (unas).
Kendati banyak kritik, Kemendiknas tetap tidak akan menarik buku tentang SBY. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemendiknas Suyanto mengatakan, pihaknya tetap menilai buku SBY itu bisa terus diterbitkan. Terkait tuntutan agar buku tersebut ditarik, dia menyerahkan kepada daerah. "Penerbitannya sudah sesuai aturan," kata dia. Untuk mencegah polemik, Kemendiknas berencana memanggil kepala Dinas Pendidikan Tegal untuk klarifikasi.
Sebelumnya, Kemendiknas menetapkan buku seri tentang SBY itu sebagai buku pengayaan. Karena itu, Kemendiknas membatalkan rencana penarikan buku tersebut dari peredaran. Pencabutan itu keluar setelah Puskurbuk menyatakannya sebagai buku pengayaan dan sudah lulus penilaian. Puskurbuk menyatakan, penilaiannya melibatkan para pakar yang kompeten dan independen.
Sepuluh judul buku tentang SBY itu diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya, Bandung. Yakni, Jendela Hati, Jalan Panjang Menuju Istana, Adil Tanpa Pandang Buku, dan Indahnya Negeri Tanpa Kekerasan. Judul lainnya adalah, Menata Kembali Kehidupan Bangsa, Peduli Kemiskinan, Memperdayakan Ekonomi Rakyat Kecil, Diplomasi Damai, Berbakti untuk Bumi, dan Merangkai Kata Menguntai Nada. (wan/dwi)
Author : Bb
Terima kasih atas kunjungan anda. Lembaga bimbingan belajar suprauno adalah lembaga pendidikan yang fokus terhadap pembelajaran siswa agar menjadi pribadi yang unggul dan berprestasi.Dan terima kasih telah membaca artikel yang berjudul Buku SBY Tak Cocok untuk SMP.
0 Comments