Jakarta, Kamis(8 April 2010)--Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan,...
siswa yang mengikuti pendidikan kewirausahaan harus diberi kredit nilai. Angka ini, kata dia, diberikan kepada para siswa yang terlibat berbagai kegiatan wirausaha baik pada waktu jam pelajaran, praktek kerja lapangan, maupun mandiri.
"Kalau tidak ada sama sekali kredit dari sisi penilaian maka tidak akan banyak orang punya insentif. Guru juga kurang, murid juga kurang. Oleh karena itu, harus diberi kredit oleh sekolah," katanya usai Peluncuran Studi-Studi Pendidikan Kewirausahaan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi, di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Kamis (8/4/2010).
Fasli mengatakan, siswa Pendidikan Kewirausahaan dalam hal ini siswa SMK dapat terlibat dengan menumpangkan modal dan memiliki peran pada usaha kecil dan menengah. Mereka dapat dilibatkan di setiap acara seperti menjadi event organizer, kontraktor makanan, atau berjualan di bazar. "Mereka perlu dorongan untuk berusaha kecil-kecilan, " ujarnya.
Namun demikian, lanjut Fasli, hasil langsung yang diperoleh dari kegiatan tersebut belum tentu ada. Modal yang diberikan pun dapat habis. Siswa, kata dia, perlu diberikan kredit nilai oleh sekolah. "Kalau tidak, nanti dia merasa terbebani saja," katanya.
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Puslitjaknov Balitbang) Kemendiknas Burhanuddin Tola menyampaikan, Puslitjaknov akan mengadakan dua studi tentang Pendidikan Kewirausahaan. Pertama, kata dia, adalah penelitian cepat (rapid study) pendidikan kewirausahaan pada pendidikan dasar dan menengah. Kedua, lanjut dia, adalah analisa kebijakan pendidikan kewirausahaan pada pendidikan tinggi. "Dengan studi ini kita bisa melihat gambaran kondisi pendidikan kewirausahaan, " katanya.
Anggota tim studi Agung Purwadi menyampaikan, studi pertama akan menitikberatkan pada nuansa pengenalan dan pemahaman siswa tentang kewirausahaan. Dia menyebutkan, lingkup usulan meliputi materi pendidikan, strategi pembelajaran, karakteristik masukan instrumental (guru, sarana, lingkungan pembelajaran) , kerja sama dunia usaha dan sekolah, pengelolaan, serta sosialisasi. "Tujuannya adalah untuk menyusun usulan kebijakan tentang pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan di SD, SMP, dan SMA," katanya.
Lebih lanjut Agung mengatakan, pada pendidikan tinggi program pendidikan kewirausahaan telah dilaksanakan secara nasional sejak 1997. Dia menyebutkan, ada enam bentuk program yakni, kuliah kewirausahaan, kuliah kerja usaha, magang kewirausahaan, inkubator wirausaha baru, konsultasi bisnis dan penempatan kerja, serta sinergi bisnis-intelektual- pemerintah. -gim-