Jakarta - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP), memasukkan atau mengintegrasikan pengetahuan pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini dituangkan dalam sebuah kebijakan nasional melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 70a/SE/MPN/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah.Sosialisasi Surat Edaran Mendiknas ini dibuka oleh Direktur Jenderal Mandikdasmen Suyanto, Kamis (29/07), di gedung Ditjen Dikti. Acara ini dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari provinsi Sumatera Barat, DIY, dan kota Palu, United Nations Development Programme (UNDP), Pusat Kurikulum, Kementerian Agama, Kementeria Riset dan Teknologi, LIPI, Kementerian Kesehatan, dan lembaga pemerintah terkait lainnya serta beberapa perwakilan dari lembaga donor seperti DFID, GTZ, Aus-AID, European Commision, Ford Foundation, UASID, JICA dan lainnya.
Sekretaris Dirjen Mandikdasmen, Bambang Indriyanto, mengatakan, kerjasama ini dimaksudkan untuk menumbuhkan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam sistem pendidikan nasional. Dalam rangka pengurusutamaan tersebut, dirjen mandikdasmen membentuk gugus tugas yang keanggotaannya mewakili keterlibatan berbagai institusi pemerintah yang berasal dari kementerian dan atau instansi lain yang dicantumkan dalam SK dirjen Mandikdasmen No 183/C/Kep/HC/2009 tanggal 17 Juli 2009.
Bambang Indriyanto menegaskan, "Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan kampanye dunia dalam mewujudkan 1 juta sekolah dan rumah sakit aman di dunia", kata Bambang.
Lokakarya, sosialisasi dan peluncuran Surat Edaran Mendiknas ini terselenggarakan berdasarkan kerjasama antara direktur kawasan khusus dan daerah tertinggal Bappenas dengan Sekretariat Direktorat Henderal Mandikdasmen Kemdiknas dalam rangka melaksanakan program UNDP yang disebut Safer Communities through Disaster Risk Reduction (SCDRR). Program ini bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam membangun masyarakat yang lebih aman terhadap bencana.
UNDP melalui program SCDRR telah melakukan dukungan kepada 9 sekolah di 3 kabupaten/kota (Bengkulu, Bantul dan Palu) untuk membentuk sekolah model siaga bencana. Sekolah-sekolah tersebut diberi dana hibah yang digunakan untuk menyusun peta risiko bencana di sekolah, latihan simulasi bencana, perbaikan infrastruktur sekolah, membangun sistem peringatan dini di sekolah, serta penyusunan rencana kontingensi sekolah.
"Sekolah merupakan langkah awal untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana. Jika anak-anak mengetahui cara untuk menyelamatkan diri, maka orang tuanya pun akan turut paham," ujar Kristanto Sinandang, Head of Crisis Prevention and Recovery Unit, UNDP Indonesia. (aline)
Author : Bb
Terima kasih atas kunjungan anda. Lembaga bimbingan belajar suprauno adalah lembaga pendidikan yang fokus terhadap pembelajaran siswa agar menjadi pribadi yang unggul dan berprestasi.Dan terima kasih telah membaca artikel yang berjudul Risiko Bencana Masuk Kurikulum.
0 Comments