Jakarta --- Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa laporan keuangan (LK) Kemendiknas tahun 2009, wajar dengan pengecualian (WDP). Penyerapan anggaran 2009, terutama hal-hal yang berkaitan dengan opini terhadap akuntabilitas daripada pelaksanaanpenggunaan anggaran 2009 yang secara katagorikal bahwa kita masih mendapat wajar dengan pengecualian," kata Wamendiknas Fasli Jalal saat Rapat Kerja Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (28/7) malam.
Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional Dodi Nandika bersyukur atas opini tersebut. "Jika kami lihat 'dengan'nya itu terkait masalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masih belum sesuai dengan UU, masih banyak yang dipakai langsung dan tidak disetor dulu ke Negara," kata Dodi.
Menurut Dodi, dari 2006 sudah ada tren yang membaik dari sekian banyak nilai merah Kemendiknas. Kini, menciut tinggal masalah PNBP saja. "Ini masih PR kita bersama," katanya.
Untuk 2009, ada dua kelompok penilaian dari BPK. Pertama adalah sistem pengendalian intern (SPI), sebanyak 13 butir nilai merah yang masih jadi kekurangan Kemendiknas. Yang lain adalah kepatuhan terhadap perundang-undangan, belum sesuai dengan otonomi UU, ada 23 butir. "Total PR kita 36 butir," tegasnya.
Hal-hal yang ada di Diknas yang menurut BPK masih harus diperbaiki mulai dari aplikasi yang belum akurat tentang LK, sampai kepada hal-hal yang mencakup bukti-bukti pendukung penggunaan keuangan negara. "Rencana aksi yang kami susun dengan sepengetahuan dari BPK dan disetujui oleh BPK, ada di halaman lampiran. Ringkasannya kami telah membuat rencana aksi untuk melakukan tindak lanjut dari temuan BPK itu. Yang telah kami lakukan sampai Juli ini baru sedikit, karena BPK baru menyampaikan ke kita sekitar awal Juli," ujarnya. (ali)
Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional Dodi Nandika bersyukur atas opini tersebut. "Jika kami lihat 'dengan'nya itu terkait masalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masih belum sesuai dengan UU, masih banyak yang dipakai langsung dan tidak disetor dulu ke Negara," kata Dodi.
Menurut Dodi, dari 2006 sudah ada tren yang membaik dari sekian banyak nilai merah Kemendiknas. Kini, menciut tinggal masalah PNBP saja. "Ini masih PR kita bersama," katanya.
Untuk 2009, ada dua kelompok penilaian dari BPK. Pertama adalah sistem pengendalian intern (SPI), sebanyak 13 butir nilai merah yang masih jadi kekurangan Kemendiknas. Yang lain adalah kepatuhan terhadap perundang-undangan, belum sesuai dengan otonomi UU, ada 23 butir. "Total PR kita 36 butir," tegasnya.
Hal-hal yang ada di Diknas yang menurut BPK masih harus diperbaiki mulai dari aplikasi yang belum akurat tentang LK, sampai kepada hal-hal yang mencakup bukti-bukti pendukung penggunaan keuangan negara. "Rencana aksi yang kami susun dengan sepengetahuan dari BPK dan disetujui oleh BPK, ada di halaman lampiran. Ringkasannya kami telah membuat rencana aksi untuk melakukan tindak lanjut dari temuan BPK itu. Yang telah kami lakukan sampai Juli ini baru sedikit, karena BPK baru menyampaikan ke kita sekitar awal Juli," ujarnya. (ali)
Author : Bb
Terima kasih atas kunjungan anda. Lembaga bimbingan belajar suprauno adalah lembaga pendidikan yang fokus terhadap pembelajaran siswa agar menjadi pribadi yang unggul dan berprestasi.Dan terima kasih telah membaca artikel yang berjudul Laporan Keuangan Kemdiknas Wajar dengan Pengecualian.
0 Comments