“Apapun bentuk regulasinya, mau itu Peraturan Menteri (Permen) ataupun PP, kalau ujung-ujungnya sama atau cuma regulasi untuk gagah-gagahan saja, kita akan menolak,” ujar Miing kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/8).
Menurutnya, DPR akan mendorong pemerintah untuk menertibkan maraknya pungutan liar di sekolah RSBI. Termasuk, dengan memasukan aturan serta standar yang jelas soal pungutan ke dalam regulasi RSBI tersebut. “Pungutan-pungutan di RSBI ini harus dibuat standarnya secara jelas, karena pungutan ini mengerikan,” terang Politisi dari Fraksi PDIP ini.
Miing justru khawatir jika pungutan itu menjadi bumerang bagi sekolah berlabel internasional. Sebab, banyaknya pungutan bertarif tinggi akan membuat RSBI hanya jadi sekolah mahal yang hanya menjadi incaran kalangan menengah ke atas.
“Intinya jangan sampai RSBI hanya jadi merek dagang saja. Hanya karena pakai Bahasa Inggris, tapi tenaga pendidik dan kualitas pembelajaran terabaikan. Belum lagi soal pungutan tadi, ini harus dievaluasi total,” pungkasnya. (cha/jpnn)