Saat ini, tim dari KPK sudah melakukan verifikasi ke sejumlah daerah. Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Johan Budi SP, kepada pers, kemarin.
Kasus tersebut, menurut Johan, berasal dari laporan masyarakat. "Saat ini kami tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi anggaran Kemendiknas Tahun Anggaran 2009," ujar Johan.
Pusat penyelidikan KPK, menurut Johan, adalah penggunaan dana dari Kemendiknas ke sejumlah daerah. "Kita sudah mengumpulkan bahan di beberapa tempat. Dari proyek pusat diarahkan ke daerah, mungkin di daerah itu penggunaanya untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah)," ujar Johan.
Penyelidikan itu sendiri, menurut Johan, sudah dilakukan sejak dua bulan lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat, antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), mendesak KPK memperhatikan kasus-kasus korupsi di bidang pendidikan.
Mereka meminta KPK bertindak tegas dengan membawa kasus-kasus tersebut ke jalur hukum. Sebelumnya pada bidang pencegahan korupsi, KPK pernah melakukan kajian terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendiknas Tahun 2009 dengan nilai 9,3 triliun rupiah. Hasil kajian tersebut KPK menemukan penyimpangan sebesar 2,2 triliun rupiah dalam sistem pengelolaan DAK tahun 2009.
Wakil Ketua KPK M Jasin menyatakan ada tiga kelemahan dalam sistem pengelolaan DAK yang dialokasikan pada 451 kabupaten/kota di Indonesia. Ketiga kelemahan itu terkait pelaksanaan teknis DAK di lapangan Pertama, adanya ketidaksesuaian alokasi dana dan realisasi.
Jasin menjelaskan sebagian DAK dialokasikan untuk rehabilitasi ruang kelas serta pembangunan ruang perpustakaan beserta kelengkapan perangkatnya. Namun ternyata DAK tersebut malah digunakan untuk perbaikan sarana fisik sekolah lainnya.
Kelemahan kedua, penyimpangan pemanfaatan dana dalam pelaksanaannya seperti pembayaran jasa konsultan dan izin mendirikan banguhan (IMB).
KPK mencatat, misalnya di Kabupaten Serang, Banten, ada pungutan jasa konsultan untuk sekolah berkisar 3,3 juta rupiah. "Bila dikalikan dengan 138 sekolah yang mendapatkan DAK dikabupaten tersebut, diperkirakan ada kebocoran sekitar 445 juta rupiah," jelas Jasin.
Kelemahan ketiga, yaitu sulitnya monitoring dalam bidang pengawasan, karena tidak semua pemerintah daerah mau menyampaikan laporan kepada Departemen Pendidikan Nasional. "Maka, KPK meminta agar bidang pengawasan DAK ditingkatkan.
Kajian KPK terhadap DAK ini sangat penting, karena terkait kepentingan pemenuhan kebutuhan publik," kata Jasin. (Nefan Kristiono)
Author : Bb
Terima kasih atas kunjungan anda. Lembaga bimbingan belajar suprauno adalah lembaga pendidikan yang fokus terhadap pembelajaran siswa agar menjadi pribadi yang unggul dan berprestasi.Dan terima kasih telah membaca artikel yang berjudul KPK Selidiki Penggunaan Anggaran Kemendiknas.
0 Comments